Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (Waka MPR RI), Ibu Melani Suharli, menegaskan betapa krusialnya penetapan dan implementasi program prioritas sektor perempuan dan anak dalam agenda pembangunan nasional. Penegasan ini beliau sampaikan saat memberikan sambutan utama dalam Seminar Nasional bertajuk “Penguatan Kebijakan dan Anggaran untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak” yang diselenggarakan di Auditorium Universitas Padjadjaran, Bandung, pada hari Rabu, 14 Mei 2025. Acara yang dimulai pukul 10.00 WIB ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), akademisi, organisasi masyarakat sipil yang fokus pada isu perempuan dan anak, serta perwakilan pemerintah daerah.
Dalam pidatonya, Ibu Melani Suharli menekankan bahwa perempuan dan anak merupakan kelompok rentan yang memerlukan perhatian khusus dan perlindungan maksimal dari negara. Menurutnya, investasi dalam program prioritas sektor ini bukan hanya merupakan kewajiban moral, tetapi juga investasi strategis untuk menciptakan generasi penerus bangsa yang berkualitas dan berdaya saing. “Kesejahteraan perempuan dan anak adalah fondasi utama bagi kemajuan suatu bangsa. Jika mereka sejahtera, maka bangsa ini akan kuat,” ujarnya dengan penuh keyakinan.
Lebih lanjut, Waka MPR RI menyoroti beberapa isu mendesak yang perlu menjadi fokus dalam program prioritas sektor perempuan dan anak. Isu-isu tersebut antara lain adalah pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, peningkatan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas, penguatan ekonomi perempuan melalui pemberdayaan usaha mikro dan kecil, serta perlindungan anak dari eksploitasi dan diskriminasi. Beliau juga menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi antar berbagai kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta partisipasi aktif dari masyarakat sipil dalam merancang dan melaksanakan program prioritas sektor ini.
Dalam sesi panel diskusi yang menghadirkan narasumber dari KemenPPPA dan Bappenas, terungkap berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam program prioritas sektor perempuan dan anak. Di antaranya adalah peningkatan anggaran untuk program perlindungan anak, penguatan layanan pendampingan bagi korban kekerasan, serta inisiatif-inisiatif pemberdayaan ekonomi perempuan di berbagai daerah. Namun, para narasumber juga mengakui bahwa tantangan di lapangan masih sangat besar dan diperlukan inovasi serta komitmen yang lebih kuat untuk mencapai hasil yang optimal.
Seorang peserta seminar, Dr. Rina Wijaya dari Pusat Studi Gender dan Anak Universitas Indonesia, memberikan apresiasi atas perhatian Waka MPR RI terhadap isu ini. Beliau menekankan pentingnya kebijakan yang berbasis data dan riset yang kuat dalam merumuskan program prioritas sektor perempuan dan anak. Selain itu, beliau juga menyoroti perlunya pengawasan yang ketat terhadap implementasi program di lapangan serta evaluasi yang berkala untuk memastikan efektivitasnya. Acara seminar yang berlangsung hingga pukul 13.00 WIB ini diakhiri dengan sesi tanya jawab yang interaktif antara peserta dan narasumber, menghasilkan berbagai rekomendasi konstruktif untuk penguatan kebijakan dan anggaran di sektor perempuan dan anak.