Transparansi keuangan dalam lembaga nirlaba kini menjadi tuntutan utama, sehingga Penerapan Standar Akuntansi ISAK 35 menjadi krusial bagi setiap yayasan yang ingin menjaga kredibilitasnya. ISAK 35 merupakan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan yang mengatur tentang penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba. Berbeda dengan standar akuntansi komersial, ISAK 35 menekankan pada klasifikasi aset neto berdasarkan pembatasan dari pemberi sumber daya, apakah itu aset neto tanpa pembatasan atau aset neto dengan pembatasan. Penerapan standar ini memastikan bahwa seluruh dana yang masuk dikelola sesuai dengan amanah donatur atau pendiri.
Dalam melakukan Penerapan Standar ISAK 35, yayasan harus melakukan reklasifikasi terhadap seluruh akun laporan keuangan mereka, mulai dari laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, hingga laporan arus kas. Penggunaan standar ini sangat membantu pihak ketiga, seperti auditor atau instansi pemerintah, dalam melihat sejauh mana yayasan menggunakan sumber dayanya untuk kepentingan program sosial dibandingkan dengan beban operasional kantor. Akurasi dalam pencatatan ini mencegah terjadinya tumpang tindih anggaran dan memudahkan dalam proses pengambilan keputusan strategis oleh pembina yayasan demi keberlangsungan misi kemanusiaan.
Hambatan yang sering ditemukan dalam Penerapan Standar akuntansi ini biasanya terletak pada terbatasnya kompetensi sumber daya manusia di bagian keuangan yayasan. Banyak pengurus yayasan yang masih menggunakan pencatatan kas sederhana (cash basis) yang tidak mencerminkan posisi keuangan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan intensif mengenai perangkat lunak akuntansi yang sudah terintegrasi dengan ISAK 35. Dengan laporan keuangan yang sesuai standar, yayasan akan lebih mudah mendapatkan status “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP) saat diaudit, yang merupakan bukti otentik dari integritas pengelolaan dana publik.
Implementasi ISAK 35 juga berdampak pada efisiensi administrasi perpajakan yayasan. Penerapan Standar ini membantu memisahkan mana pendapatan yang merupakan objek pajak dan mana yang dikecualikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Transparansi yang dihasilkan akan meminimalisir risiko temuan hukum di masa depan yang dapat mencoreng nama baik lembaga. Yayasan yang taat pada standar akuntansi nasional menunjukkan bahwa mereka dikelola secara profesional dan modern, bukan lagi sekadar lembaga amal tradisional yang tanpa pertanggungjawaban yang jelas.