Konsep yayasan di Indonesia memiliki Akar Hukum yang dalam, bermula dari masa penjajahan Belanda dengan istilah Stichting atau Stichting Kolonial. Regulasi yang mengatur badan hukum ini pada awalnya didasarkan pada ketentuan hukum perdata Belanda yang dibawa ke Hindia Belanda. Badan hukum Stichting saat itu banyak digunakan untuk kegiatan sosial dan keagamaan.
Pada era kolonial, Akar Hukum utama yang digunakan adalah Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda) dan berbagai peraturan yang berlaku. Namun, tidak ada undang-undang khusus yang mengatur secara detail mengenai pendirian, organ, atau pembubaran yayasan. Praktik ini bergantung pada penetapan pengadilan atau notaris setempat.
Kekosongan regulasi spesifik menyebabkan praktik Stichting di Hindia Belanda menjadi sangat fleksibel, bahkan cenderung longgar. Setelah Indonesia merdeka, praktik Akar Hukum Stichting ini terus digunakan, disesuaikan dengan kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat. Namun, status badan hukumnya masih mengambang dan belum terperinci dalam sebuah undang-undang.
Pasca-kemerdekaan, kebutuhan akan regulasi yang jelas semakin mendesak untuk mencegah penyalahgunaan aset dan tujuan yayasan. Praktik yang tidak diatur secara ketat ini sering kali dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Oleh karena itu, diperlukan transformasi dari tradisi Stichting kolonial menuju payung hukum yang modern dan transparan.
Titik balik Akar Hukum yayasan terjadi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang kemudian diubah menjadi UU Nomor 28 Tahun 2004. Undang-undang ini secara tegas memberikan landasan hukum yang kuat dan mengatur secara komprehensif mulai dari pendirian, organ, harta kekayaan, hingga pengawasan dan pembubaran yayasan.
UU Yayasan ini secara formal mengakhiri era Stichting dan menetapkan yayasan sebagai badan hukum yang mandiri dan nirlaba, didirikan berdasarkan harta kekayaan yang dipisahkan. Aturan ini mewajibkan akta pendirian yang jelas serta organ yang terdiri dari Pembina, Pengurus, dan Pengawas, memberikan kepastian hukum dan mencegah konflik kepentingan.
Salah satu inovasi terbesar dari undang-undang ini adalah penekanan pada aspek transparansi dan akuntabilitas. Yayasan wajib membuat laporan keuangan dan diaudit jika memenuhi kriteria tertentu. Ketentuan ini menjamin bahwa aset Hukum yayasan benar-benar digunakan untuk tujuan sosial dan kemanusiaan sesuai dengan maksud pendiriannya.
Dengan demikian, evolusi dari Stichting Kolonial ke UU Yayasan Indonesia mencerminkan upaya bangsa untuk menciptakan kerangka hukum yang modern. Penelusuran Akar Hukum ini menunjukkan transisi dari warisan kolonial menuju sistem hukum nasional yang berorientasi pada ketertiban, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat luas.